PEKANBARU – Rencana aksi unjuk rasa yang sebelumnya akan digelar Himpunan Mahasiswa Riau (HMR) terkait dugaan pemborosan anggaran dan kejanggalan penggunaan APBD pada Bagian Umum Pemerintah Kota Pekanbaru untuk sementara dibatalkan.
Keputusan tersebut, menurut HMR, diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap upaya penyelesaian melalui jalur dialog setelah adanya komunikasi dari pihak Polresta Pekanbaru yang meminta agar persoalan tersebut terlebih dahulu dibahas dalam forum audiensi.
Namun, hingga memasuki awal Juni 2026, forum audiensi yang dijanjikan belum juga terlaksana. HMR menilai belum ada kepastian yang jelas dari pihak terkait mengenai waktu dan mekanisme pertemuan yang sebelumnya direncanakan.
Dalam keterangannya, HMR menyebut sempat diarahkan untuk menunggu audiensi bersama unit terkait pada 28 Mei 2026. Selanjutnya, agenda pertemuan kembali dijadwalkan pada 29 Mei 2026 bersama jajaran Intelkam. Akan tetapi, menurut mereka, agenda tersebut kembali tertunda tanpa penjelasan resmi maupun kepastian jadwal pengganti.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan mahasiswa mengenai keseriusan pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan melalui mekanisme yang dianggap lebih kondusif.
Meski membatalkan aksi, HMR menegaskan langkah tersebut bukan berarti menghentikan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Organisasi mahasiswa itu menyatakan tetap berkomitmen mengawal isu transparansi dan akuntabilitas anggaran yang bersumber dari APBD.
Sejumlah tuntutan yang sebelumnya disampaikan tetap menjadi fokus perhatian HMR. Di antaranya permintaan transparansi penggunaan anggaran Bagian Umum Pemko Pekanbaru Tahun Anggaran 2025, audit investigatif terhadap dugaan pemborosan dan indikasi mark up pengadaan, evaluasi penggunaan APBD yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, serta dorongan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran secara objektif dan profesional.
HMR menyatakan masih membuka ruang dialog dan komunikasi. Namun apabila dalam waktu dekat tidak terdapat kejelasan maupun langkah konkret dari pihak terkait, organisasi tersebut mengisyaratkan kemungkinan menggelar aksi lanjutan pada 18 Juni 2026 dengan jumlah massa yang lebih besar.
Bagi HMR, keterbukaan informasi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat, menurut mereka, akan terus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan dan koridor hukum yang berlaku.
#pekanbaru
