Teluk Kuantan – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Selasa (14/04/2026), berubah menjadi panggung kritik keras terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Isu sampah mencuat sebagai persoalan paling krusial, bahkan disebut sudah berada di level mengkhawatirkan.
Hampir seluruh fraksi—mulai dari Gerindra, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN hingga Golkar—kompak menyoroti lemahnya penanganan sampah yang dinilai belum tertangani secara sistematis. Tumpukan sampah di berbagai titik disebut bukan lagi sekadar persoalan kebersihan, tetapi telah mencoreng wajah daerah.
Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Hardiamon, menyampaikan kritik tanpa tedeng aling-aling. Ia menilai kondisi ini tidak boleh lagi dianggap sepele.
“Ini sudah menyangkut citra daerah dan kesehatan masyarakat. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa luas,” tegasnya lantang di ruang sidang.
Dewan menilai DLH belum optimal, baik dari sisi manajemen, pengangkutan, hingga pengawasan di lapangan. Sistem pengelolaan yang dinilai belum tertata rapi menjadi pemicu utama persoalan terus berulang tanpa solusi nyata.
Sejumlah rekomendasi pun langsung didorong: mulai dari pembenahan sistem berbasis zonasi, penambahan armada pengangkut, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi yang masif.
Tak hanya soal sampah, rapat paripurna juga menyoroti sektor kesehatan, khususnya program Universal Health Coverage (UHC). DPRD menerima banyak keluhan warga yang mengaku tak lagi bisa mengakses layanan berobat gratis seperti sebelumnya.
“Program ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai justru mengalami kemunduran,” ujar Hardiamon.
Di sisi lain, persoalan tunda bayar tahun anggaran 2024–2025 turut menjadi “bom waktu” yang disorot DPRD. Fraksi PAN melalui Desta Harianto mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret agar tidak mengganggu kepercayaan publik.
“Harus ada solusi jelas dan terukur. Ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah,” tegasnya.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Bupati Kuansing melalui Sekretaris Daerah, Zulkarnain, M.Si, menyatakan pemerintah tidak menutup mata. Seluruh masukan DPRD disebut akan menjadi bahan evaluasi serius.
“Kami berkomitmen melakukan pembenahan, baik dari sisi pelayanan, manajemen, maupun penguatan anggaran,” ujarnya.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Satria Mandala Putra, S.Si, ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD tidak ingin persoalan daerah dibiarkan berlarut-larut. Kritik yang disampaikan ditegaskan bukan untuk menjatuhkan, melainkan mendorong perbaikan nyata.
“Ini bentuk tanggung jawab bersama agar pemerintahan lebih responsif dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Satria.
Pesannya jelas: Kuansing butuh aksi, bukan sekadar janji. Sampah harus tuntas, layanan publik harus terasa.
#DPRD #DLH #Bupati #Sampah
