Jakarta – Suasana rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Jakarta, Senin (13/04/2026), terasa lebih dari sekadar pertemuan rutin. Forum ini menjelma menjadi “arena adu gagasan” para kepala daerah dalam memperjuangkan nasib kabupaten di tengah tarik-ulur kebijakan pusat.
Dihadiri sekitar 35 pengurus dari berbagai penjuru Indonesia, rapat ini menjadi titik konsolidasi penting untuk merumuskan strategi percepatan pembangunan daerah sekaligus menyatukan suara menghadapi berbagai persoalan krusial.
Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, tampil lantang. Ia menegaskan bahwa APKASI bukan hanya forum diskusi, tetapi harus menjadi motor penggerak perubahan nyata bagi daerah.
“Ini bukan sekadar rapat. Ini adalah momentum menyusun langkah konkret agar daerah bisa bergerak lebih cepat dan tidak terus tertinggal,” tegas Suhardiman.
Ia menyoroti sejumlah isu yang selama ini menjadi “ganjalan klasik” bagi pemerintah kabupaten. Mulai dari ketimpangan alokasi dana pusat-daerah, kebijakan belanja pegawai yang menyentuh angka 30 persen, hingga persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan daerah.
“Masalah ini bukan baru, tapi belum juga tuntas. Kita butuh solusi yang berani dan berpihak,” ujarnya tajam.
Tak berhenti di situ, Suhardiman juga membawa “PR besar” dari Kuantan Singingi ke meja nasional. Ia menyoroti pentingnya pengalihan pengelolaan jembatan timbang di Logas ke pemerintah daerah, sebagai langkah konkret menekan maraknya truk over dimension over load (ODOL) yang menjadi biang kerusakan jalan.
“Kalau ingin jalan kita awet, maka pengawasan harus dekat dan tegas. Daerah harus diberi kewenangan,” katanya.
Isu lain yang tak kalah panas adalah soal Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sawit. Sebagai daerah penghasil, Kuansing dinilai belum mendapatkan porsi yang adil.
“Daerah penghasil jangan hanya jadi penonton. Keadilan fiskal harus benar-benar dirasakan,” ucapnya.
Bahkan, Suhardiman mengungkapkan gagasan progresif: mendorong kontribusi gotong royong dari sektor sawit sebesar Rp20 per kilogram untuk mendukung pembangunan daerah.
“Kita ingin pembangunan ini jadi gerakan bersama. Ada peran semua pihak, termasuk sektor usaha,” jelasnya.
Melalui forum APKASI, Suhardiman berharap seluruh aspirasi daerah dapat dirumuskan menjadi kekuatan kolektif yang diperjuangkan langsung ke pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin suara daerah ini didengar. Karena dari daerah, Indonesia dibangun,” pungkasnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kuansing turut didampingi Asisten I Setda Kuansing dr. Fahdiansyah, Sp.OG, Kepala Dinas PUPR Ade Fahrer Arif, serta Sekretaris Dinas Kominfo Hevi H. Antoni.
#Bupati Kuansing #suhardiman Amby #APKASI #Ketimpangan #Odol #Belanja Pegawai
